Category: Hiv-id

  • Anak dengan HIV di tengah pandemi

    Anak dengan HIV di tengah pandemi

    Salah satu kelompok paling terdampak di masa pandemi COVID-19 adalah anak-anak. Di luar masa pandemi pun, anak memiliki kerentanan: rentan sakit, rentan mengalami kekerasan, dan rentan mengalami perlakuan salah dari orang dewasa. Dalam rangka Hari AIDS Sedunia 2021, Health Collaborative Center berkolaborasi dengan Lentera Anak Pelangi dan Yayasan Peduli Hati Bangsa untuk berdiskusi mengenai Anak dengan HIV di Indonesia di tengah Pandemi COVID-19.

    Ayo bergabung dengan kami melalui IG live:
    @ray.w.basrowi
    @lntranakpelangi
    @tapsiyun
    @carol_claud_cedric_claudine

    Hari/Tanggal: Rabu, 1 Desember 2021
    Pukul: 19.30-selesai

  • Studi penilaian dampak COVID-19 pada akses layanan kesehatan populasi kunci dan orang dengan HIV di Indonesia

    Studi penilaian dampak COVID-19 pada akses layanan kesehatan populasi kunci dan orang dengan HIV di Indonesia

    Studi dilakukan pada Oktober 2020 di Jakarta dengan 15 responden dari Jakarta dan Bekasi. Studi ini melibatkan pendekatan partisipatif untuk mencoba memahami dampak Covid-19 pada sembilan indikator spesifik, yaitu:

    1. Tes HIV;
    2. Pengobatan;
    3. Layanan terkait HIV (pengurangan dampak buruk napza, kesehatan ibu dan anak, IMS, dll);
    4. Pekerjaan dan pendapatan;
    5. Ketahanan pangan;
    6. Tempat tinggal yang aman;
    7. Kekerasan, stigma, diskriminasi;
    8. Kesehatan mental; dan
    9. Kepercayaan public tentang akuntabilitas pemerintah.
      Studi tersebut menggunakan instrument untuk mengumpulkan:
      (a) Peringkat yang dirasakan peserta pada setiap indicator sebelum dan selama pandemi Covid-19;
      b) Tanggapan naratif terbuka pada setiap indikator sebelum dan selama pandemic Covid-19; dan
      (c) tanggapan naratif terbuka tentang layanan yang perlu dipertahankan dan layanan yang perlu diperbaiki. Analisis data kualitatif menggunakan koding tematik, sedangkan peringkat di analisis menggunakan statistik deskriptif.

    HASIL

    TERBATAS ATAU TIDAK TERSEDIANYA TES HIV DAN EDUKASI PASIEN

    Peserta mengemukakan jam layanan, jumlah pasien per hari, atau durasi layanan menjadi terbatas selama pandemi. Selain itu, pemberian informasi (misalnya, untuk ibu hamil) dan konseling yang biasanya berjalan secara rutin juga terbatas. Peserta merasa bahwa Pemerintah lebih memprioritaskan Covid-19 dibandingkan dengan penyakit lain.

    JAM LAYANAN YANG TERBATAS

    Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar jam layanan terkait HIV harus dipersingkat karena pandemi. Namun, bagi orang tua tunggal yang harus membantu anaknya di pagi hari, mengakses layanan terkait HIV akan tetap menjadi tantangan. Layanan metadon, misalnya, terbatas pada pukul 8-10 pagi, sehingga tidak memungkinkan orang tua tunggal yang tidak memiliki siapa pun untuk diandalkan untuk mengakses layanan.

    COVID-19 DAN PEKERJA INFORMAL

    Semua peserta dalam studi ini adalah pekerja informal sebelum pandemi Covid-19 sehingga tidak memiliki perlindungan yang biasanya ditawarkan oleh pemberi kerja sektor formal. Sejak Maret 2020, Jakarta dan sekitarnya telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mempersulit peserta untuk mendapatkan penghasilan yang stabil. Beberapa peserta mengaku tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk menghidupi keluarganya selama beberapa bulan.

    PANDEMI COVID-19 YANG MENYEBABKAN KERAWANAN PANGAN DAN KERENTANAN KESEHATAN

    Beberapa peserta tidak dapat memenuhi makan 3 kali sehari, dan makanan yang dipasok oleh pemerintah termasuk mie instan dan sarden dalam aleng. Keluarga mereka harus hidup dengan pilihan makanan tidak sehat. Dalam jangka panjang, risiko memiliki lebih banyak gangguan sistem kekebalan dan defisiensi mikronutrien nyata bagi peserta studi ini.

    PANDEMI COVID-19, ISU KEAMANAN DAN TEMPAT TINGGAL YANG AMAN

    Peserta melaporkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi di tempat tinggal mereka karena insiden pencurian lebih sering terjadi. Beberapa peserta tidak mampu membayar sewa dan listrik sehingga terpaksa harus tinggal bersama teman atau kerabat.

    COVID-19 DAN KESEHATAN JIWA


    Terlepas dari kekhawatiran finansial, beberapa peserta mengalami kehilangan orang yang dicintai: anak, suami, dan orang tua. Kebosanan, stres, kebingungan, kecemasan, dan ketidaknyamanan meninggalkan rumah karena takut tertular Covid-10 adalah beberapa pengalaman yang dilaporkan.
    Selain itu, salah satu peserta merasa gelisah dan gelisah serta ingin kembali ke kampung halamannya. Namun, karena status HIV yang dirahasiakan, dia merasa tidak nyaman untuk kembali ke rumah.

    PERSEPSI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH SELAMA PANDEMI

    Isu kepercayaan komunitas pada Pemerintah terutama terkait sistem distribusi bantuan pangan. Selama pandemi, distribusi yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu masalah paling umum dialami peserta. Akibatnya, keluarga harus berbagi bantuan pangan dengan keluarga lain di
    lingkungan tersebut (misalnya, satu paket untuk dua keluarga). Peserta juga mengungkit masalah program bantuan dan layanan terkait Covid-19 yang rawan korupsi.

    REKOMENDASI

    Para partisipan dalam studi ini berharap agar pemerintah meningkatkan program perawatan kesehatan dan bantuan bagi mereka yang rentan terdampak Covid-19. Penyaluran bantuan yang merata dan tepat sasaran, serta penyediaan akses pekerjaan adalah hal yang paling banyak direkomendasikan oleh peserta sebagai hal yang perlu untuk ditingkatkan.

  • Diskusi Komunitas Mengenai Akses Layanan Hepatitis dan koinfeksi

    Diskusi Komunitas Mengenai Akses Layanan Hepatitis dan koinfeksi

    18 September 2021

    Pada tanggal 18 September 2021, telah diadakan diskusi antara Yayasan Peduli Hati Bangsa bersama komunitas layanan masyarakat lainnya melalui aplikasi Zoom dengan tema “Bagaimana akses layanan Hepatitis dan koinfeksi di Indonesia”.

    Peserta diskusi adalah wakil wakil komunitas yang terkait layanan kesehatan masyarakat di Indonesia, diantaranya adalah :

    1. Claudius. N. Mone Iye (Peduli Hati Bangsa)
    2. Caroline Thomas (Peduli Hati Bangsa)
    3. Jamal (Pontianak Plus-Kalimantan Barat)
    4. Bonny Sofianto (Persaudaraan Korban Napza Bogor)
    5. Radhitya Kusuma (Jakarta)
    6. Rosma (Aksi Keadilan-Bogor)
    7. Deni (Jakarta)
    8. Putri Tanjung (Bekasi)
    9. Joni Wuisan (Komisi Penanggulangan AIDS Sulawesi Utara, Batamang Plus dan Persaudaraan Korban Napza Bogor Sulut)
    10. Ewin (Medan Plus)
    11. Rian (AKSI NTB)
    12. Riezal (Aceh)
    13. Toar Kumontoy (Persaudaraan Korban Napza Bogor Sulut)

    Adapun gambaran umum yang dibahas, meliputi :

    • Rata-rata tes HIV tersedia di semua Puskesmas secara gratis. Namun tidah semua Puskesmas yang memiliki layanan tes HIV sudah memiliki layanan pengobatan ARV.
    • NTB: Dinkes NTB sudah mulai melakukan inisiasi tes one stop service untuk HIV, Hepatitis B (HBsAG) dan HCV namun masih terkendala PPKM
    • Manado: Tidak semua PKM memiliki layanan Hepatitis C dan B. Hanya 5 PKM (Tikala Baru, Bahu, Teling Atas, Sario, Tuminting) yang menyediakan layanan tes terkait Hepatitis.
    • Rekan-rekan dari Medan Plus dan Galatea yang juga melakukan pendampingan dan penjangkauan HIV di wilayah Aceh yang baru mengembangkan program Hepatitis, turut menyarankan untuk teman-teman populasi kunci agar dapat tes terkait Hepatitis ketika melakukan tes HIV.
    • Tidak semua layanan terkait Hepatitis C buka setiap hari. Jadi harus telpon dulu untuk memastikan jadwal dokter untuk bisa melakukan janji temu.
    • Tidak semua RS rujukan Hepatitis memiliki layanan tes viral load HCV, di Medan misalnya, dari 3 RS Rujukan (Bhayangkara, Adam Malik, Pringadi), hanya RS Adam Malik yang memiliki mesin untuk tes viral load HCV.
    • Beberapa layanan terkait HCV sudah ramah terhadap pasien termasuk dokter yang menyediakan nomor hp untuk dihubungi teman-teman komunitas (misalnya Aceh, Kalbar, Jakarta), dan untuk yang keberatan dengan biaya dokter (khusus untuk wilayah Jakarta Selatan), bisa mendiskusikan kembali dengan dokter sehingga diberikan keringanan biaya.

    Dalam akses layanan Hepatitis dan koinfeksi di Indonesia, ternyata memiliki banyak kendala, beberapa di antara nya adalah masalah harga dan ketersediaan obat. Lebih lanjut mengenai kendala yang dibahas:

    • RSUD Provinsi NTB: Mesin VL rusak dan jumlah pasien yang akses masih sedikit
      • RSUD Provinsi NTB: BPJS dari Faskes I ke RSUD Provinsi: kode tidak muncul untuk pengobatan Hep C sehingga teman-teman yang membutuhkan rujukan pengobatan Hepatitis C dari Faskes I ke Faskes tingkat selanjutnya dirujuk ke Poli VCT (HIV) 
      • Manado: Rata-rata teman penasun tidak ada BPJS
    • Manado: Bagi teman-teman pengguna napza tidak bisa menggunakan terapi substitusi opioid khususnya Methadone karena tidak tersedia. Untuk teman-teman pengguna napza akhirnya menggunakan Buprenorphone. Tergantung dari pengguna Buprenorphine, ada yang menggunakan sampai dengan 8mg per minggu. Harga Buprenorphone untuk 8mg adalah Rp. 800,000. Teman-teman pengguna napza juga ada yang menggunakan Alprazolam dan tergantung dari pengguna, ada yang menggunakan 4 strip per minggu dengan harga Rp. 400,000. Dengan biaya dokter Rp. 150,000 per minggu (RS Bhayangkara), total pengeluaran per minggu adalah sekitar RP. 1,350,000 per minggu atau Rp. 5,400,000 per bulan sehingga menyulitkan untuk teman-teman mengakses layanan lain (termasuk layanan Hep C) selain dari layanan napza.
    • RSUD Bogor: layanan gratis namun sekarang sedang menjadi pusat rujukan Covid
    • Kalbar: Mesin PCR HCV sedang digunakan untuk PCR Covid
    • Medan: Penjangkauan dan pendampingan HIV disarankan untuk tes HCV, namun terkendala jika teman-teman komunitas tidak memiliki BPJS terutama tema pengguna napza dan transgender. Selain itu, beberapa juga tidak memiliki KTP.
      • Medan: 30 teman yang tes dan pengobatan, ada beberapa orang yang tidak selesai, 2 bulan dan 1 bulan obat sudah stock out. Teman-teman takut untuk memulai kembali (takut stock out dan tidak ada biaya untuk melakukan VL HCV sebelum pengobatan kembali).
    • RSUD Provinsi NTB: Pada Juli 2021: Dinkes NTB menginisiasi layanan mobile untuk tes HIV, HBsAG dan Anti HCV. Tantangannya adalah PPKM mulai Juli 2021.

    Sebagai referensi lanjut, berikut adalah daftar harga layanan, terkait Hepatitis yang dikumpulkan melalui komunitas yang ada

    Harga pendaftaran non BPJS untuk layanan terkait Hepatitis:

    • RS Pengayoman (Jakarta): Rp. 8,000 (syarat fotokopi KTP di awal)
    • RSUD Provinsi NTB: pendaftaran pasien baru Rp. 45,000. Pasien lama Rp. 30,000. Untuk ke dokter harus janji temu karena tidak setiap hari ada layanan Hepatitis C.
    • RS Kandou Manado: Rp. 180,000 per bulan (Poli Gastro)
    • RS Soedarso Pontianak: Biaya registrasi Rp. 50,000 (Poli Penyakit Dalam)
    • Medan: Administrasi: Rp. 70,000
    • Fatmawati: Rp. 300,000 (pendaftaran dokter, jika kesulitan dengan pendanaan dan tidak memiliki BPJS bisa mendiskusikan dengan dokter)

    Harga tes penunjang terapi Hepatitis C (non BPJS):

    • RS Pengayoman: Harga APRI/USG/FibroScan (jika ada IO): Rp. 8,000 (harga untuk FIbroScan sedang didiskusikan kembali)
    • RSUD Provinsi NTB: VL: 1,3 juta (lab swasta). Pemeriksaan lab tambahan out of pocket (pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, dll)-Rp, 550,000
    • RS Kandou Manado: RNA HCV: Rp. 680,000 (Klinik Gastro)
    • Labkesda Manado: LFT (Labkesda): SGOT, SGPT, Gamma Rp. 65,000 (Kandou) Rp.120,000
    • RSUD Bogor: Pendaftaran, konsul, tes lab: Rp. 200,000
    • RSUD Soedarso: Tes anti HCV, VL HCV, fungsi hati, darah lengkap: Rp. 1,800,000
    • Medan: VL: Rp. 1,800,000 (harga antara RS Pemerintah dan swasta sama)
  • Rekomendasi WHO berdasarkan hasil studi bersama Peduli Hati Bangsa

    Rekomendasi WHO berdasarkan hasil studi bersama Peduli Hati Bangsa

    Belum lama ini, Yayasan Peduli Hati Bangsa terlibat dalam studi penelitian tentang tes mandiri untuk Hepatitis C.
    Seiring dengan tujuan WHO untuk mengeliminasi Hepatitis C sebagai ancaman kesehatan publik pada tahun 2030, maka Yayasan Peduli Hati Bangsa bersama dengan peneliti peneliti di seluruh dunia, mengadakan studi yang akhirnya diwujudkan oleh WHO sebagai Pedoman untuk tes mandiri Hepatitis C ini.

    Pedoman baru ini menyoroti pertimbangan utama bagi pembuat kebijakan, program nasional, penyedia dan pelaksana layanan pengujian HCV. Pertimbangan untuk pengujian mandiri HCV ini termasuk merancang pesan yang sesuai dan spesifik konteks, model penyampaian layanan, dan alat pendukung melalui keterlibatan dengan masyarakat; menyiapkan jalur yang efisien bagi orang-orang yang melakukan swa-uji untuk mendapatkan pengujian konfirmasi dan layanan pengobatan atau pencegahan; penyedia pelatihan; menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dan memungkinkan; dan menggunakan produk yang terjamin kualitasnya

    Untuk artikel selengkapnya, bisa dilihar di link dibawah ini:

    https://www.who.int/news/item/15-07-2021-who-releases-first-guidelines-on-hepatitis-c-virus-self-testing

    Sedangkan laporan studi nya bisa dilihat di

    https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342785/9789240031173-eng.pdf